MANAJEMEN SUMBER DAYA HUTAN DARI SUDUT PANDANG LINGKUNGAN HIDUP

Private Library of Simamora, Helmut Todo Tua

Environment, Research and Development Agency

Samosir Regency Government of North Sumatera Province

INDONESIA

MANAJEMEN SUMBER DAYA HUTAN DARI SUDUT PANDANG LINGKUNGAN HIDUP

Berikut merupakan inspirasi Penulis yang dituangkan di dalam tulisan.

Hutan, baik itu hutan alam dan/atau hutan yang dikonversi untuk penggunaan lain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, selain memiliki potensi nilai ekonomi yang sangat besar di dalam mendukung kesejahteraan masyarakat untuk masa sekarang, namun memiliki nilai yang sangat besar untuk keberlanjutan bagi generasi yang akan datang, sehingga wajib bagi kita untuk mempertimbangkan, memahami dan memperhatikan :

1. Fungsi Penting Hutan

Hutan tersebut memiliki fungsi penting berdasarkan letak DAS dan masyarakat hilir, ada beberapa ekosistem lahan dan hutan yang memiliki fungsi hidrologis luar biasa penting dan perlu diperhatikan secara khusus. Ekosistem yang dimaksud terdiri dari hutan berawan, hutan pada punggung gunung (ridge forest), ekosistem riparian, hutan karst, dan berbagai ekosistem lahan basah, termasuk lahan gambut (terutama yang masih berhutan), hutan rawa tawar, hutan bakau, danau dan rawa padang rumput. Sebaiknya areal tidak dieksploitasi. Jika kegiataan pemanfaatan akan dilakukan, maka harus sejalan dengan penerapan sistem pengelolaan yang menjamin bahwa fungsi kawasan sebagai daerah tangkapan air atau tata airnya tetap terpelihara.

2.  Fungsi khusus Hutan

Untuk mempertahankan ciri-ciri khusus, seperti fungsi-fungsi :

a.   Ekologis;

b.   Kehati;

c.    Perlindungan sumber air;

d.   Populasi hewan yang mampu bertahan hidup (viable population) maupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut;

e.   Kekhasan endemik flora dan fauna insitu;

f.     Memiliki Sejarah khas berdasarkan budaya, adat-istiadat masyarakat (Ulayat) yang telah turun temurun yang diakui dan disahkan peraturan perundang-undangan.

3. Dasar Undang-Undang dan Peraturan

Dasar Undang-Undang dan Peraturan

:

UNDANG – UNDANG 1.         Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2.         Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3.         Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412); 4.         Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Kawasan Lindung penjelasan Pasal 7 ayat 1; 5.         Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); PERATURAN PEMERINTAH 1.                Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 2.               Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan; 3.               Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 4.               Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, ditetapkan bahwa ketentuan usaha pemanfaatan hasil kayu pada hutan alam, restorasi ekosistem, hutan tanaman diatur dengan Peraturan Menteri; 5.               Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, untuk pemanfaatan hutan hak bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal dengan tidak mengurangi fungsinya; 6.               Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 38 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, ditetapkan bahwa ketentuan usaha pemanfaatan hasil kayu pada hutan alam, restorasi ekosistem, hutan tanaman diatur dengan Peraturan Menteri; 7.               Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 8.               Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737; 9.               Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 10.           Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 11.           Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207); 12.           Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 13.           Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tanggal 27 Januari 1999 tentang Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi; 14.           Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Tata Ruang Nasional; KEPUTUSAN PRESIDEN 1.         Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; INSTRUKSI PRESIDEN 1.         Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut; PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 1.         Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408 Jakarta tanggal 12 April 2012; 2.          Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 3.         Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; 4.         Lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2000 tanggal 21 Februari 2000. PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 1.         Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (Konsideran : Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup); 2.         Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam  Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi; 3.         Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor P.11/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor P.12/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Melalui Permohonan; 4.         Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2009; 5.         Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007; KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 1.                Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.323/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan di Areal Penggunaan Lain.

IZIN LINGKUNGAN SEBAGAI PRASYARAT MEMPEROLEH IZIN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Private Library of Simamora, Helmut Todo Tua

Environment, Research and Development Agency

Samosir Regency Government of North Sumatera Province

INDONESIA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, tersebut di dalam BAB I Pasal (1) Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

TELE TROPICAL RAINFOREST OF SAMOSIR HIGHLAND

Private Library of Simamora, Helmut Todo Tua

Environment, Research and Development Agency

Samosir Regency Government of North Sumatera Province

INDONESIA

Researcher : Simamora, Helmut Todo Tua Office : Environment, Research and Development Agency Samosir Regency Government of North Sumatera Province Indonesia Subject : To measured of body stem forest Location : Tele Tropical Rainforest at Hariara Sub District - Samosir Regency Elevation : 1910 m of sea level Date :  Februari , 2013 Areal Company : Gorga Duma Sari PT

MANAJEMEN SUMBER DAYA AIR DANAU TOBA

Private Library of Simamora, Helmut Todo Tua

Environment, Research and Development Agency

Samosir Regency Government of North Sumatera Province

INDONESIA

Berikut merupakan inspirasi penulis yang bila diperkenankan, mencoba sedikit saja menggelitik pikiran kita dan mungkin juga dapat memberi pencerahan dalam mencintai kesinambungan Danau Toba. 

MANAJEMEN SUMBER DAYA AIR DANAU TOBA

1.       Tindakan tegas dalam pencegahan dan pengendalian pencemaran perairan Danau Toba.

2.       Tindakan tegas dalam meminimalkan dan mengendalikan unsur pencemar, baik dari materi organik dan an organik yang masuk ke dalam perairan Danau Toba sehingga mempengaruhi dan mengubah fungsi dan kualitas air Danau Toba.

3.       Tindakan tegas dalam peran serta dan kepedulian pengusaha, masyarakat dan pemerintah yang berada di bagian hulu hingga hilir kawasan Danau Toba.

4.       Tindakan tegas dalam penerapan manajemen lingkungan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan mempertimbangkan  kebersihan, keindahan dan estetika, keteduhan; memperhitungkan besaran pemanfaatan : teknologi yang ramah lingkungan, misalnya  dalam mengolah limbah padat dan cair; manajemen energi dan teknologi ; manajemen higienis lingkungan ; manajemen ekonomi lingkungan dan manajemen sumber daya Hidrologi dan Daerah Aliran Sungai yang mengedepankan kesinambungan sumber daya air Danau Toba.

5.       Tindakan tegas dalam ketaatan hukum terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kebijakan pemerintah yang mengatur lingkungan hidup, khususnya Danau Toba yang telah ditetapkan sebagai kawasan strategis kawasan wisata nasional, dan kawasan strategis nasional.

6.       Tindakan dalam mengaudit lingkungan hidup bagi badan usaha swasta asing dan dalam negeri yang memanfaatkan sumber air permukaan pada perairan Danau Toba, apabila diduga tidak mentaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, dan/atau dapat memberikan dampak negatif dari perhitungan potensi asupan kandungan materi organik dan an organik yang masuk ke dalam perairan Danau Toba sehingga mempengaruhi dan mengubah besar terhadap fungsi dan kualitas air Danau Toba atau tindakan pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya, secara tegas - demi hukum - dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata, ganti rugi untuk melaksanakan rehabilitasi kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dan pencabutan izin usaha, sesuai yang diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

7.       Tindakan multiflier efek jera, dengan memasukkan badan usaha swasta asing dan dalam negeri tersebut yang diduga turut andil  mempengaruhi terjadinya kerusakan, mengubah fungsi dan kualitas air Danau Toba, secara nyata dan terbukti  dapat dimasukkan ke dalam daftar hitam bagi perusahaan perusak lingkungan hidup baik di tingkat nasional dan internasional agar produknya diboikot.

8.       Tindakan politik tentang kebijakan lingkungan yang tetap berpikiran logis, arif dan sederhana dengan memperhitungkan besaran keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan perairan Danau Toba serta peningkatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat adat yang mendiami di hulu dan hilir kawasan Danau Toba dengan besaran kesempatan untuk menikmati keuntungan atau manfaat dari kegiatan bisnis yang memanfaatkan keberadaan Danau Toba.

9.       Ikut berpartisipasi aktif dalam menggairahkan ekspresi budaya dan pariwisata Danau Toba sebagai modal daya tarik kunjungan wisatawan. Potensi yang besar adanya gagasan Geopark Toba dan Kebun Raya Samosir.

10.   Mensosialisasikan misi dan peran baru Danau Toba dengan menjadikan Danau Toba wajah depan yang terbaik. Hal sederhana, yang selama ini ditemukan wajah Danau Toba sepertinya dibelakangi. Misalnya, sesuai beberapa celetukan wisatawan asing dan domestik – mengapa -  masih banyak ditemukan bahwa bagian belakang rumah penduduk, restauran membelakangi Danau Toba. Kemudian semakin banyak kegiatan perekonomian usaha swasta dalam negeri dan asing, serta masyarakat lokal di bidang ekploitasi sumber daya ikan yang tidak mengindahkan aspek estetika lingkungan, dan diabaikannya keselamatan perairan dari bahaya aliran listrik yang tidak sesuai peruntukkan,semestinya.

11.   Kedepan, diharapkan manajemen sumber daya air Danau Toba dan peran serta dari ragam lini, dapat memberikan peranan penting terutama dalam kaitannya mewujudkan, memulihkan dan memajukan pariwisata Danau Toba, dengan mendatangkan para wisatawan domestik dan asing.

12.   Kiranya Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan visi dan misi kita untuk kesinambungan Danau Toba yang kita cintai bersama.