PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KESEHATAN

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
2. PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) NOMOR 81 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
3. UU 14 TAHUN 2008 TENTANG KEBUTUHAN PUBLIK
4. UU NO 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN
5. UU 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
6. UU NO 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
7. UU NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
8. UU NO 4 TAHUN 1972 TENTANG PEROBAHAN DAN TAMBAHAN KETENTUAN MENGENAI BEBERAPA JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBENTUK BINTANG DAN TENTANG URUTAN DERAJAT/TINGKAT JENIS TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERBENTUK BINTANG
9. UU NO 18 TAHUN 1964 TENTANG WAJIB KERJA TENAGA PARA-MEDIS - PENJELASAN
10. UU NO 18 TAHUN 1964 TENTANG WAJIB KERJA TENAGA PARA-MEDIS
11. UU NO 6 TAHUN 1963 TENTANG TENAGA KESEHATAN
12. UU NO 5 TAHUN 1963 TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG JASA
13. UU NO 18 TAHUN 1961 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN
14. UU NO 17 TAHUN 1961 HAK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
15. UU NO 10 TAHUN 1951 TENTANG MENGATUR TENAGA DOKTER PARTIKULIR DALAM KEADAAN GENTING
16. UU NO 9 TAHUN 1951 TENTANG PEMBAGIAN TENAGA DOKTER, DOKTER GIGI DAN BIDAN SECARA RASIONIL
17. UU NO 8 TAHUN 1951 TENTANG PENANGGUHAN PEMBERIAN SURAT IDZIN KEPADA DOKTER DAN DOKTER GIGI

Mekanisme dan Persyaratan

1. Jadwal Rutin

1.1 Penyusunan Formasi Dr/Drg PTT

1.2 Penyusunan Formasi Bidan PTT

1.3 Penyusunan Formasi CPNS

1.4 Pengangkatan Dr/Drg PTT

1.5 Pengangkatan Bidan PTT

1.6 Rekrutmen CPNS

1.7 Pengangkatan CPNS

1.8 Kenaikan Pangkat

1.9 Pemindahan

1.10 Batas Usia Pensiun

1.11 Ujian Dinas I dan II serta Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijasah

1.12 Kenaikan Jabatan Fungsional

1.13 Penghargaan Satyalancana Karya Satya (X, XX, dan XXX Tahun)

1.14 Penghargaan Bakti Karya Husada

2. Bezzeting

3. Pengadaan PNS

3.1 Pengangkatan

3.2 Peningkatan Status

3.3 Ralat SK CPNS

3.4 Pemberhentian CPNS

3.5 Prajabatan

3.6 Pembuatan Karpeg

3.7 Karis/Karsu

4. Kenaikan Pangkat

4.1 KP Reguler

4.2 KP Fungsional

4.3 KP Struktural

4.4 KP Tugas Belajar

4.5 KP Izin Belajar

4.6 KP Prestasi Kerja

4.7 KP Peninjauan Masa Kerja

4.8 KP Ralat SK

5. Pemindahan

5.1 Pemindahan Dalam Kemenkes

5.2 Pemindahan Ke Kemenkes

5.3 Pemindahan Ke Instansi Lain

6. Pemberhentian

6.1 Batas Usia Pensiun

6.2 Pensiun Janda/Duda

6.3 Pensiun Anumerta

6.4 Pensiun Uzur

6.5 Pensiun Cacat Karena Dinas

6.6 Pensiun Atas Permintaan Sendiri

6.7 Masa Persiapan Pensiun

6.8 Berhenti Tanpa Hak Pensiun

6.9 Gaji Berkala

7. Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah

8. Tugas Belajar

9. Diklat PIM

10. Ijin Belajar

11. Kenaikan Jabatan Fungsional

11.1 Jabfung Jenjang Utama

11.2 Jabfung Bidan, Fisikawan Medis, Psikolog Klinis dan Auditor

11.3 Jabfung Selain Analis Kepegawaian, Bidan, Fisikawan Medis, Psikolog Klinis dan Auditor

11.4 Jabfung Analis Kepegawaian

12. Inspassing

12.1 Inspassing Perancang Perundang-undang dan Peneliti

12.2 Inspassing Selain Perancang Perundang-undang dan Peneliti

12.3 Inspassing Dokter Pendidikan Klinis

13. Pengangkatan Pertama Jabfung

13.1 Eidemiologi Kesehatan dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Dengan Diklat

13.2 Eidemiologi Kesehatan dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Tanpa Diklat

13.3 Administrator Kesehatan

13.4 Selain Epidemiologi, Entomolog, PKM dan Adminkes

13.5 Non Kesehatan Dosen

13.6 Jabfung Non Kesehatan Peneliti dan Perancang Perundangan-undangan

13.7 Non Kesehatan Selain Dosen, Peneliti dan Perancang Perundang-Undangan Dengan Diklat

13.8 Non Kesehatan Selain Dosen, Peneliti dan Perancang Perundang-Undangan Tanpa Diklat

14. Pembebasan Sementara

14.1 Tidak Memenuhi Angka Kredit

14.2 Karena Tugas Belajar Lebih Dari 6 Bulan

14.3 Karena Ditugaskan Secara Penuh Di Luar Jabfung

14.4 Karena CLTN

14.5 Karena Diberhentikan Sementara Sebagai PNS

14.6 Karena Dijatuhi Hukuman Disiplin

15. Pengangkatan Kembali Jabfung

15.1 Karena Telah Memenuhi Angka Kredit

15.2 Karena Telah Selesai Tugas Belajar

15.3 Karena Telah Selesai Ditugaskan Secara Penuh Diluar Jabfung

15.4 Karena Telah Selesai CLTN

15.5 Karena Telah Selesai Menjalani Hukuman Disiplin

15.6 Karena Dinyatakan Tidak Bersalah/Pidana Percobaan

16. Pemberhentian Jabfung

16.1 Karena Angka Kredit

16.2 Karena Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat

16.3 Karena Permintaan Sendiri

17. Tunjangan Jabfung

17.1 SK Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional

17.2 Tunjangan Bahaya Radiasi

17.3 SK Inspassing Tunjangan Jabatan Fungsional

18. Spesialis

19. Cuti

19.1 Izin Cuti Sakit

19.2 Izin Cuti Bersalin

19.3 Izin Cuti Besar

19.4 Izin Cuti Alasan Pendidikan

19.5 Izin Cuti Diluar Tanggungan Kerja

20. Izin Untuk Beristri Lebih Dari Satu Orang

21. Pemberhentian PNS

21.1 Karena Melakukan Pelanggaran Tindak Pidana

21.2 Karena Tidak Melapor Setelah CLTN

21.3 Karena Menjadi Anggota Atau Pengurus Parpol

21.4 Pemberhentian Sementara

22. Hukuman Disiplin

23. Penghargaan

23.1 Satyalancana Karya Satya (X, XX, dan XXX Tahun)

23.2 Ksatria Bakti Husada

23.3 Manggala Karya Bakti Husada

23.4 Bakti Karya Husada (DwiWindu dan TriWindu)

23.5 Penghargaan PNS Berprestasi

23.6 Penghargaan Dosen Poltekkes Berprestasi

23.7 Penghargaan Ucapan Terima Kasih Individu/Instansi

24. Pemeriksaan Kesehatan

24.1 Pejabat Negara

24.2 PNS Dilingkungan Kantor Pusat Kemenkes

24.3 SK Tim Penguji Kesehatan

24.4 Klaim Honor Tim Penguji Kesehatan dan Dokter Penguji Tersendiri

24.5 Bantuan Biaya Rawat Jalan/Inap PNS Dilingkungan Kantor Pusat Kemenkes

25. Tapetarum

26. Taspen

27. Askes

28. Berkas Masuk