Classic Clock

Minggu, 21 Februari 2016

DAFTAR REFERENSI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2014-2015



Nomor UUTentangTanggalDokumen
P.37/Menlhk-Setjen/2015Tata Cara Penetapan Pejabat Perbendaharaan dan Mekanisme Pengujian Keuangan Lingkup MENLHK28-Jul-2015
P.20/MenLHK-II/2015Fasilitasi Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan26-May-2015
P.19/MenLHK-II/2015Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan18-May-2015
P.17/Menlhk-II/2015Standar Kompetensi Bidang dan Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan14-Apr-2015
P.18/MENLHK-II/2015Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan14-Apr-2015
P.16/Menhut-II/2015Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan07-Apr-2015
P.15/Menlhk-II/2015Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan06-Apr-2015
P.13/Menlhk-II/2015IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN26-Mar-2015
P.14/Menlhk-II/2015TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN SILVOPASTURA PADA HUTAN PRODUKSI26-Mar-2015
P.12/Menlhk-II/2015PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI24-Mar-2015
P.10/Menlhk-II/2015Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Pengguna Anggaran/Barang Kepada Sekretaris Jenderal untuk Penetapan Pejabat Perbendaharaan Lingkup Kantor Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan20-Mar-2015
P.11/Menlhk-II/2015Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi Kepada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis yang Ditunjuk Selaku Koordinator20-Mar-2015
P.8/Menlhk-II/2015PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.36/MENHUT-II/2009 TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA PEMANFAATAN PENYERAPAN DAN/ATAU PENYIMPANAN KARBON PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG20-Mar-2015
P.9/Menlhk-II/2015TATA CARA PEMBERIAN, PERLUASAN AREAL KERJA DAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM HUTAN ALAM, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU RESTORASI EKOSISTEM ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI20-Mar-2015
P.1/Menhut-II/2015Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal30-Jan-2015
P.103/Menhut-II/2014Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam atau Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi29-Dec-2014
P.97/Menhut-II/2014Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal24-Dec-2014
P.98/Menhut-II/2014Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 201524-Dec-2014
P.100/Menhut-II/2014Penugasan (Medebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2015 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, Dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan Dan Perubahan Iklim (Forest And Climate Change)24-Dec-2014
P.101/Menhut-II/2014Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2015 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah24-Dec-2014
P.102/Menhut-II/2014Pedoman Pelaksanaan Penugasan (Medebewin) Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Tahun 2015 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, Dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Hutan Dan Perubahan Iklim (Forest And Climate Change)24-Dec-2014
P.99/Menhut-II/2014Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2015 Kepada 34 Gubernur Pemerintahan Provinsi Selaku Wakil Pemerintahan24-Dec-2014
P.96/Menhut-II/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2013 Tentang Standar Biaya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu23-Dec-2014
P.95/Menhut-II/2014Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak22-Dec-2014
P.94/Menhut-II/2014Perubahan atas peraturan menteri kehutanan nomor P.12/Menhut-II/2013 tentang pedoman penyelenggaraan kebun bibit rakyat25-Nov-2014






Tidak ada komentar:

Poskan Komentar